Peneliti PADMA Indonesia Paparkan Realitas Kerawanan Daerah, Ajak Warga Perkuat Ideologi Pancasila
Berbicara dalam forum Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika yang diadakan oleh DPRD Jawa Timur Husnul Aqib, Peneliti PADMA Indonesia Ahmad Faizin memaparkan data-data tantangan penerapan Pancasila di tengah masyarakat Gresik. Bertempat di Aula Masjid Baituz Zahid Panceng (16/3/2026), Ahmad Faizin menyebut beberapa temuan dan data menarik.
Ia menekankan bahwa keberagaman merupakan kenyataan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, keberagaman tidak otomatis menghasilkan toleransi. Ia justru bisa menjadi sumber konflik jika tidak disertai dengan kesadaran sosial, kedewasaan demokrasi, dan sikap saling menghargai. Realitas ini dapat dilihat secara jelas dalam berbagai dinamika sosial yang terjadi di daerah, termasuk di Kabupaten Gresik.
“Secara demografis, masyarakat Gresik hidup dalam komposisi yang beragam. Meskipun mayoritas penduduk memeluk agama Islam, terdapat pula pemeluk agama lain yang tersebar di berbagai kecamatan. Keragaman ini seharusnya menjadi modal sosial untuk membangun masyarakat yang inklusif. Namun, dalam praktiknya, keberagaman tersebut tetap memerlukan pengelolaan sosial yang baik agar tidak berubah menjadi sumber ketegangan,” ungkapnya.
Menurut Faizin, data tentang indeks kesalehan sosial menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepedulian, sikap memberi, dan penghargaan terhadap perbedaan yang relatif baik. Namun, angka-angka tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas sosial di lapangan. Di beberapa kasus, konflik justru muncul di ruang-ruang sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesalehan sosial tidak hanya berhenti pada sikap moral individual, tetapi juga perlu diwujudkan dalam praktik sosial yang nyata.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai konflik sosial di tingkat lokal menunjukkan bahwa kohesi sosial masih menghadapi tantangan serius. Konflik antar pemuda, tawuran antar kelompok, hingga perselisihan antar perguruan silat menjadi contoh bagaimana identitas kelompok sering kali memicu ketegangan. Bahkan, konflik juga muncul dalam sektor ekonomi dan sumber daya, seperti sengketa lahan antara warga dan pengembang atau konflik antar nelayan terkait wilayah penangkapan ikan.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa konflik sosial tidak selalu dipicu oleh perbedaan agama atau ideologi, tetapi juga oleh faktor ekonomi, ruang hidup, dan identitas kelompok. Ketika ruang dialog sosial tidak tersedia atau tidak berjalan dengan baik, persoalan-persoalan tersebut mudah berubah menjadi konflik terbuka. Dalam konteks ini, keberagaman membutuhkan pengelolaan yang lebih serius, bukan sekadar slogan persatuan.
Di sisi lain, dinamika demokrasi Indonesia juga menunjukkan tantangan yang tidak kecil. Beberapa indeks internasional menilai bahwa kualitas demokrasi Indonesia masih berada pada tingkat menengah. Demokrasi berjalan, tetapi masih menghadapi kelemahan dalam aspek kebebasan sipil, partisipasi masyarakat, dan kekuatan institusi. Kondisi ini berpengaruh pada bagaimana konflik sosial dikelola dan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem publik dibangun.
Di tingkat lokal, kerentanan sosial dan ekonomi juga memperbesar potensi konflik. Sebagian wilayah memiliki kerentanan ekonomi yang cukup tinggi, sementara kerentanan sosial di beberapa daerah juga tergolong sedang hingga tinggi. Situasi ini membuat masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh ketegangan sosial, terutama ketika mereka menghadapi tekanan ekonomi atau ketidakpastian masa depan.
“Karena itu, upaya merawat Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan simbolik atau seremonial. Ia harus diwujudkan melalui penguatan nilai moderasi, dialog antar kelompok, serta pembangunan keadilan sosial. Moderasi beragama, misalnya, menekankan pentingnya sikap tengah—tegas dalam keyakinan, tetapi tetap menghargai perbedaan pandangan. Sikap ini bukan berarti mengurangi nilai agama, melainkan memperkuat fungsi agama sebagai sumber kemanusiaan dan kemaslahatan bersama,” tegas pria yang banyak bekerja di sektor analisis data dan tata kelola pemerintahan tersebut.
Lebih jauh lagi, keberagaman hanya dapat menjadi kekuatan jika masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola perbedaan secara dewasa. Hal ini memerlukan pendidikan sosial, penguatan komunitas, serta ruang dialog yang terbuka antara berbagai kelompok masyarakat. Tanpa itu, keberagaman berpotensi berubah menjadi garis pemisah yang memicu konflik.
Pada akhirnya, Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan nasional, tetapi sebuah kerja sosial yang harus terus dirawat. Ia menuntut komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang adil, toleran, dan saling menghargai. Di tingkat daerah, seperti di Gresik, kerja merawat keberagaman tersebut menjadi semakin penting karena di sanalah kehidupan sosial berlangsung secara nyata.
“Keberagaman bukan masalah yang harus dihindari. Justru di dalam keberagaman itulah masa depan persatuan Indonesia dipertaruhkan. Jika masyarakat mampu mengelolanya dengan bijak, keberagaman akan menjadi sumber kekuatan. Namun jika diabaikan, ia bisa berubah menjadi sumber konflik yang merusak keutuhan sosial,” pungkasnya.[]
