Membincang Kodrat vs Konstruksi Sosial: Diskusi Gender II Ajak Masyarakat Baca Ulang Peran Perempuan dalam Kebudayaan

GRESIK – Apakah perempuan memang “secara alami” lebih dekat dengan pekerjaan domestik? Mengapa banyak perempuan diposisikan sebagai simbol kehidupan, tetapi belum selalu hadir dalam ruang-ruang pengambilan keputusan? Dan benarkah kesempatan yang sama otomatis melahirkan hasil yang sama?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mengalir sepanjang kegiatan Study Gender 2: Dekonstruksi Peran Perempuan: Menilik Gender dalam Sekat Sosial, Budaya, dan Agama yang digelar pada Rabu (22/7/2026) di Meeting Room Universitas Muhammadiyah Gresik.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender/Pusat Studi dan Inovasi Universitas Muhammadiyah Gresik bekerja sama dengan Pusat Aksi dan Studi Pemberdayaan Indonesia (PADMA Indonesia). Forum tersebut menghadirkan Dewi Musdalifah, Ketua Lembaga Budaya Seni dan Olahraga (LBSO) Pimpinan Daerah Aisyiyah Gresik sekaligus Ketua LSBO Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, sebagai pemantik diskusi.

Dewi mengawali pemaparannya dengan mengajak peserta melihat bagaimana pembagian peran dalam keluarga dapat terbentuk secara perlahan melalui proses sosial yang terus diwariskan. Menurutnya, persoalan bukan semata-mata pada adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan ketika perbedaan itu dibakukan menjadi kewajiban sosial yang tidak lagi dipertanyakan.

“Ketika pembagian peran domestik dianggap sebagai sesuatu yang otomatis melekat pada perempuan, di situlah muncul beban ganda. Banyak perempuan menjalankan pekerjaan publik, tetapi setelah pulang masih memikul hampir seluruh pekerjaan domestik. Situasi ini kemudian melahirkan kemiskinan waktu yang membatasi ruang mereka untuk berkembang,” ujarnya.

Diskusi kemudian bergeser ke ranah organisasi. Dewi mengajak peserta merefleksikan praktik yang sering kali berlangsung tanpa disadari. Menurutnya, tidak sedikit organisasi yang telah membuka ruang partisipasi bagi perempuan, namun posisi strategis dan pengambilan keputusan masih lebih banyak ditempati laki-laki. Sementara perempuan lebih sering dipercaya mengelola administrasi, konsumsi, atau fungsi-fungsi pendukung organisasi.

“Ini bukan soal ada atau tidaknya aturan yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Justru hambatannya sering kali tidak tertulis. Ada anggapan perempuan akan sulit membagi waktu dengan keluarga atau dianggap kurang tegas. Hal-hal semacam ini perlu kita refleksikan bersama,” kata Dewi.

Sementara itu, Ketua PADMA Indonesia, Sidiq Notonegoro, mengingatkan bahwa pembahasan mengenai gender harus selalu diawali dengan membedakan antara seks sebagai realitas biologis dan gender sebagai konstruksi sosial. Menurutnya, banyak ketimpangan justru lahir ketika masyarakat mencampurkan keduanya hingga berbagai pembagian peran dianggap sebagai kodrat yang tidak dapat diubah.

“Perbedaan biologis merupakan pemberian Tuhan. Namun cara masyarakat memberi makna terhadap laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang dibentuk oleh budaya, diwariskan, lalu terus dipraktikkan. Karena itu, penting membedakan mana yang benar-benar kodrat biologis dan mana yang sesungguhnya merupakan konstruksi sosial,” jelasnya.

Ketua Pusat Studi Gender Universitas Muhammadiyah Gresik, Umaimah, menambahkan bahwa tantangan saat ini bukan lagi sekadar membuka akses bagi perempuan untuk berpartisipasi. Menurutnya, berbagai ruang publik sebenarnya semakin terbuka, tetapi kesempatan yang sama belum tentu menghasilkan capaian yang sama.

“Masih ada berbagai hambatan yang membuat perkembangan perempuan berjalan lebih lambat, seperti kemiskinan waktu, jejaring yang terbatas, dukungan keluarga, hingga persoalan kepercayaan diri. Karena itu, kita tidak cukup berbicara tentang kesempatan yang sama, tetapi juga bagaimana menghadirkan kondisi yang benar-benar adil agar setiap orang dapat berkembang sesuai potensinya,” ujarnya.

Menutup pemaparannya, Dewi mengajak peserta melihat sebuah paradoks yang masih banyak ditemukan dalam kehidupan sosial dan budaya. Menurutnya, masyarakat sering memuliakan perempuan melalui berbagai simbol seperti Ibu Pertiwi, Dewi Sri, maupun sosok ibu sebagai sumber kehidupan. Namun penghormatan simbolik tersebut belum selalu diikuti dengan kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya maupun ruang pengambilan keputusan.

“Perempuan sering ditempatkan sebagai simbol kehidupan, kesuburan, dan kemuliaan. Tetapi kita juga perlu bertanya, apakah penghormatan itu sudah benar-benar diwujudkan dalam bentuk akses terhadap kuasa, kepemimpinan, dan kesempatan mengambil keputusan. Inilah refleksi yang perlu terus kita bangun bersama,” tuturnya.

Diskusi yang berlangsung lebih dari dua jam itu tidak berakhir dengan kesimpulan tunggal. Sebaliknya, forum justru meninggalkan serangkaian pertanyaan yang dibawa pulang oleh para peserta. Sebab membicarakan gender bukan semata membahas perempuan atau laki-laki, melainkan meninjau kembali berbagai kebiasaan sosial yang selama ini diterima sebagai sesuatu yang “alami”, padahal bisa jadi hanya merupakan hasil konstruksi zaman yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.