Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur kini tengah terjepit dalam sebuah paradoks: wilayah dengan biaya hidup paling tinggi justru menjadi titik penumpukan pengangguran paling besar. Fenomena ini mengindikasikan bahwa daya serap industri formal di kawasan urban belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja serta kenaikan beban ekonomi masyarakat.
Laporan ini menggunakan metode analisis bivariat dan perbandingan wilayah (cross-section) untuk memetakan hubungan antara Garis Kemiskinan sebagai representasi beban hidup dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 di 38 kabupaten/kota. Status data menunjukkan distribusi tidak normal dengan kecondongan kuat pada wilayah metropolitan yang bertindak sebagai pencilan (outlier), seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Secara statistik, rata-rata Garis Kemiskinan provinsi tercatat sebesar Rp558.029 per kapita/bulan dengan rata-rata TPT di angka 3,88 persen, di mana variabel biaya hidup memiliki korelasi positif yang nyata terhadap tingginya peluang pengangguran di sektor formal.
Data mengungkap pola yang jelas bahwa wilayah agraris cenderung lebih stabil dalam menyerap tenaga kerja melalui sektor informal dibandingkan kawasan industri. Sebagai contoh, Kabupaten Pacitan mencatatkan TPT terendah di angka 1,4 persen dengan biaya hidup paling ringan (Rp386.174), yang sangat kontras dengan Kota Surabaya yang memiliki biaya hidup tertinggi (Rp775.597) namun memikul beban pengangguran sebesar 4,84 persen. Kondisi ini membuktikan bahwa meskipun kota menawarkan peluang pendapatan besar, hambatan masuknya pun jauh lebih tinggi bagi masyarakat umum.
Anomali paling tajam ditemukan pada kawasan penyangga industri manufaktur, yaitu Kabupaten Sidoarjo yang mencatatkan pengangguran tertinggi di Jawa Timur sebesar 5,75 persen dan Kabupaten Gresik sebesar 5,47 persen. Tingginya TPT di pusat industri ini sangat mengkhawatirkan karena biaya hidup di sana (masing-masing Rp617.911 dan Rp635.154) sudah jauh di atas rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan terjadinya ketidakcocokan antara kompetensi angkatan kerja lokal dengan kebutuhan spesifik pabrik, atau adanya tekanan efisiensi di sektor manufaktur yang belum terkompensasi oleh pembukaan lapangan kerja baru.
Kesejahteraan masyarakat di wilayah urban kini berada dalam risiko tinggi karena terjepit oleh dua mata pisau ekonomi: pengeluaran kebutuhan dasar yang mahal dan ketiadaan pendapatan tetap. Ketika seseorang di kota besar menganggur, beban yang ditanggung jauh lebih berat dibandingkan penganggur di desa karena tingginya standar Garis Kemiskinan perkotaan. Jika ketimpangan ini tidak segera diatasi melalui sinkronisasi kebijakan, disparitas ekonomi antarwilayah di Jawa Timur akan semakin lebar dan memicu masalah sosial yang lebih kompleks.
Pemerintah Provinsi perlu segera melakukan revitalisasi kurikulum pendidikan vokasi dan pusat pelatihan kerja di wilayah “Sabuk Industri” agar selaras dengan kebutuhan teknologi industri terkini guna menurunkan angka pengangguran terdidik. Kebijakan ini harus dibarengi dengan pemberian insentif bagi perusahaan yang memberikan porsi rekrutmen lebih besar bagi penduduk lokal bersertifikat kompetensi.
Pemerintah daerah di wilayah dengan biaya hidup tinggi harus memperkuat jaring pengaman sosial melalui stabilitas harga pangan dan subsidi transportasi publik untuk menekan nilai Garis Kemiskinan secara riil. Dengan menurunkan biaya hidup harian, masyarakat yang sedang dalam masa transisi mencari kerja tidak akan jatuh ke dalam lubang kemiskinan ekstrem akibat pengeluaran yang tidak terkendali.
Pemerintah perlu mendorong desentralisasi investasi ke wilayah dengan biaya hidup rendah namun memiliki potensi agraris atau maritim yang kuat seperti Pacitan atau wilayah Madura. Dengan memperkuat hilirisasi industri di daerah-daerah tersebut, beban urbanisasi ke Surabaya dan Sidoarjo dapat berkurang, sekaligus menciptakan pemerataan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan di seluruh penjuru Jawa Timur.
