Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada tahun 2024 menunjukkan fenomena unik di mana wilayah dengan kualitas literasi terbaik justru menghadapi tantangan pengangguran yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan literasi lebih rendah. Data mengungkapkan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) yang mendekati sempurna di pusat-pusat kota belum menjadi jaminan bagi keterserapan tenaga kerja di sektor formal.
Analisis ini menggunakan metode perbandingan wilayah (cross-section) dan hubungan dua topik (bivariat) untuk memetakan keterkaitan antara kualitas SDM yang diwakili Angka Melek Huruf dan efektivitas pasar kerja melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Status data menunjukkan distribusi tidak normal dengan sebaran yang sangat kontras antara wilayah metropolis sebagai pencilan (outlier) dan wilayah agraris. Secara statistik, rata-rata AMH provinsi berada pada level kuat sebesar 93,9% dengan rata-rata TPT di angka 4,19%. Batasan variabel dalam laporan ini berfokus pada kemampuan baca-tulis penduduk (AMH) dan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja (TPT) di 38 kabupaten/kota.
Pola data yang ditemukan menunjukkan adanya “kesenjangan serapan” di mana daerah dengan tingkat literasi tinggi cenderung memiliki angka pengangguran yang lebih tinggi pula. Kota-kota besar seperti Kota Malang, Kota Kediri, dan Kota Madiun memiliki AMH sangat tinggi di kisaran 97-98%, namun TPT mereka melonjak di atas rata-rata provinsi, mencapai 4,3% hingga 6,1%. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan yang baik di perkotaan harus menghadapi persaingan yang jauh lebih kompetitif atau ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan industri.
Anomali paling tajam terlihat pada Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik yang memimpin angka pengangguran tertinggi di Jawa Timur, masing-masing sebesar 6,49% dan 6,45%, padahal tingkat melek huruf penduduknya termasuk yang tertinggi (98% dan 97,3%). Sebaliknya, wilayah dengan AMH terendah seperti Kabupaten Sampang (84,54%) justru memiliki TPT yang relatif rendah sebesar 2,5%. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa di daerah agraris atau informal, masyarakat lebih mudah “bekerja apa saja” tanpa syarat literasi tinggi, sementara di pusat industri, literasi tinggi saja tidak cukup tanpa keterampilan spesifik yang relevan dengan pasar kerja formal.
Interpretasi bagi kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan baca-tulis di Jawa Timur sudah sangat berhasil, namun belum diikuti dengan kemudahan akses lapangan kerja bagi lulusannya. Tingginya AMH di daerah dengan TPT tinggi berarti terdapat banyak SDM potensial yang menganggur, yang jika tidak segera diatasi, akan menyebabkan pemborosan modal manusia (human capital waste). Masyarakat perkotaan yang berpendidikan tinggi kini berada dalam risiko kerentanan ekonomi karena biaya investasi pendidikan yang telah dikeluarkan belum memberikan imbal balik berupa pendapatan tetap.
Pemerintah Provinsi perlu melakukan pergeseran fokus dari sekadar melek aksara menuju literasi digital dan keterampilan teknis spesifik (reskilling) di wilayah dengan AMH tinggi seperti Sidoarjo dan Malang agar angkatan kerja lebih adaptif terhadap kebutuhan industri manufaktur dan jasa modern.
Diperlukan juga penguatan kemitraan strategis antara institusi pendidikan dan dunia industri (program link and match) yang lebih agresif di wilayah pusat ekonomi untuk memastikan bahwa tingginya kualitas SDM yang tercermin dari angka literasi dapat langsung terserap ke dalam pos-pos pekerjaan yang tersedia.
Pemerintah daerah di wilayah dengan literasi rendah namun pengangguran rendah, seperti di wilayah Madura, harus mulai meningkatkan kualitas pekerjaan (bukan sekadar penyerapan kerja) melalui program sertifikasi keterampilan bagi pekerja informal agar produktivitas dan pendapatan mereka meningkat seiring dengan perbaikan angka literasi di masa depan.
