Ahmad Faizin Karimi (Peneliti PADMA Indonesia)
Di tengah ambisi besar Pemerintah Prabowo-Gibran untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026, sebuah paradoks besar mulai membayangi. Alih-alih memotong akar kemiskinan struktural, serangkaian “program dadakan” yang digulirkan justru berpotensi menjadi mesin penghancur bagi ekonomi mikro dan memperlebar jurang ketimpangan. Narasi kesejahteraan yang diusung tampaknya abai terhadap realitas pasar dan kedaulatan fiskal daerah.
Kanibalisasi Ekonomi Mikro: Matinya Kantin dan Pedagang Kecil
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi mercusuar kebijakan saat ini, menyimpan sisi gelap bagi para pelaku usaha kecil. Dengan sentralisasi pengadaan makanan melalui unit-unit pelayanan besar atau vendor yang ditunjuk, ekosistem ekonomi lokal seperti kantin sekolah dan pedagang makanan di sekitar institusi pendidikan terancam kehilangan pasar mereka secara permanen.
Ketika negara mengambil alih peran penyedia makanan secara masif, terjadi kanibalisasi ekonomi. Pedagang kecil yang selama ini hidup dari perputaran uang harian kini harus gigit jari karena konsumen mereka—para siswa dan warga—dialihkan ke program pemerintah. Ini bukan pemberdayaan; ini adalah penggusuran ekonomi secara halus.
Inflasi Pangan: Stok Berkurang, Harga Melambung
Logika pasar sederhana: ketika pemerintah melakukan pengadaan bahan pokok secara besar-besaran untuk menyokong program makan gratis, permintaan (demand) akan melonjak tajam secara serentak. Jika produksi dalam negeri tidak mampu mengimbangi, maka stok di pasar umum akan menyusut.
Akibatnya bisa ditebak: kenaikan harga bahan pokok. Masyarakat miskin yang tidak tercover program atau yang harus membeli kebutuhan lain di pasar akan menanggung beban inflasi ini. Ironisnya, program yang diniatkan untuk “memberi makan” justru berpotensi membuat harga beras, telur, dan daging menjadi tak terjangkau bagi rakyat jelayata di luar lingkaran bantuan.
KDMP dan Keringnya Dana Pemberdayaan Desa
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sering digadang-gadang sebagai penggerak desa. Namun, kekhawatiran besar muncul bahwa program ini akan menguras dana pembangunan desa yang seharusnya bersifat otonom. Intervensi pusat yang terlalu dalam pada anggaran desa demi menyukseskan agenda nasional berisiko mematikan inisiatif lokal.
Pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kebutuhan riil di tingkat akar rumput terpaksa dikorbankan demi “proyek titipan” yang belum tentu sesuai dengan karakteristik ekonomi desa setempat.
Krisis Fiskal Daerah dan Cengkeraman Oligarki Politik
Pemotongan anggaran daerah atau realokasi dana transfer ke daerah demi mendanai ambisi pusat telah memperburuk kesehatan fiskal banyak pemerintah daerah. Tanpa ruang fiskal yang cukup, kinerja daerah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat akan menurun drastis.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah siapa yang sebenarnya memegang kendali atas putaran uang raksasa ini?
- Akses Politik: Hanya mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan yang bisa masuk ke dalam rantai pasok program nasional.
- Pemilik Modal: Skala ekonomi yang besar hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan besar, bukan petani gurem atau pedagang pasar.
Hasil akhirnya adalah sirkulasi uang yang elitis. Uang negara mengalir kembali ke kantong-kantong pemilik modal besar yang memiliki akses politik, sementara rakyat kecil tetap berada di posisi penerima pasif, tanpa daya tawar.
Lingkaran Setan Baru
Jika pemerintah terus memaksakan program top-down tanpa memitigasi dampak destruktifnya terhadap pasar lokal, kita tidak sedang mengentaskan kemiskinan struktural. Sebaliknya, kita sedang menciptakan bentuk ketergantungan baru yang memperkuat ketimpangan.
Kemiskinan struktural tidak bisa diselesaikan dengan bagi-bagi porsi makan jika pada saat yang sama, kebijakan tersebut membunuh mata pencaharian pedagang kecil dan memicu inflasi yang mencekik.
Jadi bukannya menyelesaikan masalah, banyak program baru dadakan yang tidak dikaji dengan cermat, diuji dulu dalam skala kecil, dan diperbaiki melalui proses innovation-life cycle malah akan meningkatkan kemiskinan akibat ketimpangan struktural di tengah masyarakat.
